Memasuki pertengahan tahun 2025, gelombang protes dari mahasiswa dan pelajar mewarnai sejumlah wilayah di Indonesia Timur, khususnya di Papua dan Maluku. Aksi ini muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di daerah tersebut, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan, situs garansi kekalahan menyuarakan aspirasi agar pemerintah lebih serius memprioritaskan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Latar Belakang Aksi Protes
Keterbatasan fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pengajar yang berkualitas, hingga rendahnya akses terhadap teknologi menjadi alasan utama di balik protes ini. Meski pemerintah pusat telah menggalakkan program Wajib Belajar 13 Tahun, implementasinya di Papua dan Maluku dinilai belum berjalan optimal.
Mahasiswa dan pelajar merasa pembangunan pendidikan di wilayah mereka kurang mendapat perhatian serius. Banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, minim perpustakaan, laboratorium yang tidak memadai, hingga keterlambatan distribusi buku pelajaran. Di sisi lain, masih banyak anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi dan jarak sekolah yang jauh.
Tuntutan Mahasiswa dan Pelajar
Dalam aksinya, para demonstran membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain:
-
Peningkatan Fasilitas Pendidikan: Mendesak pembangunan sekolah yang layak, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.
-
Pemerataan Guru Berkualitas: Menuntut penempatan guru yang kompeten dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah tertinggal.
-
Beasiswa Khusus untuk Papua dan Maluku: Meminta pemerintah memperbanyak program beasiswa agar pelajar dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
-
Pemberdayaan Pendidikan Vokasi: Mendorong pembukaan lebih banyak program kejuruan yang sesuai dengan potensi lokal, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
-
Transparansi Anggaran Pendidikan: Menuntut pengawasan ketat terhadap anggaran pendidikan agar benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan sekolah.
Aksi Damai dan Dukungan Luas
Aksi ini berlangsung damai, diwarnai dengan orasi, teatrikal jalanan, hingga pembacaan puisi bertema pendidikan. Para mahasiswa dan pelajar juga menggelar forum diskusi terbuka di sejumlah kampus dan alun-alun kota, mengajak masyarakat umum untuk ikut peduli terhadap isu pendidikan di wilayah Timur Indonesia.
Tak hanya itu, gerakan ini mendapat dukungan luas dari tokoh masyarakat, aktivis pendidikan, hingga beberapa kepala daerah yang juga menyuarakan pentingnya prioritas pembangunan pendidikan di Papua dan Maluku.
Respons Pemerintah
Menanggapi aksi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memperluas program Guru Penggerak di Papua dan Maluku serta menambah alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, mahasiswa dan pelajar tetap mengingatkan bahwa janji pemerintah harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana
Gelombang protes mahasiswa dan pelajar di Papua dan Maluku ini menjadi refleksi bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan wilayah. Tuntutan untuk memprioritaskan pendidikan bukan semata demi infrastruktur, tetapi juga untuk keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa. Suara lantang dari Timur Indonesia ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.